Wow, Sejumlah PPTK Dinas PUPR Dompu Tiba-tiba Undurkan Diri, Ada Apa Ya. . ?

Foto: Gambar Ilustrasi 

Dompu, NTB, -- SS --, Sejumlah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dompu dikabarkan mengundurkan diri dari tugas yang dimandatkan oleh Kepala Dinas.

Menurut kabar yang berhasil dihimpun media ini, Para PPTK yang mengundurkan diri tersebut merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk oleh kepala dinas melalui surat keputusan (SK) resmi.

Informasi tersebut juga menyisakan kritik dari publik. Pasalnya pada 23 juli 2025 lalu, Sekda Kabupaten Dompu Gatot Gunawan Putra Perantauan, S. Km,.M.Kes, telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Pengguna Anggaran (PA) lingkup pemerintah daerah. Surat tersebut bernomor: 000.3.5/90/PBJ/2025 tentang pengangkatan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Berikut isi surat yang berhasil dikutip oleh media ini;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Angka 74, Yang dimaksud dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I huruf G disebutkan bahwa:

1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPТК.

2. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah

3. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

4. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Serta dalam Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, PPTK ditugaskan oleh PA/KPA untuk melaksanakan tugas PPK dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD. PPTK yang melaksanakan tugas PPK diberi tugas dari huruf a sampai dengan huruf m, dan wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

Untuk itu diminta kepada Pengguna Anggaran (PA) pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu dalam pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengikuti ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jika merujuk pada surat tersebut, PA atau Kepala SKPD harus mengangkat pejabat struktural sebagai PPTK. Namun hal itu nampaknya tidak dilakukan oleh kadis PUPR Kabupaten Dompu, justru yang diangkat sebagai PPTK adalah pejabat fungsional.

Pengunduran diri sejumlah PPTK juga diduga kuat karena mereka tidak sanggup melaksanakan tugas tersebut karena diduga bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Akibat pengunduran diri sejumlah PPTK itu, Sejumlah kontraktor dikabarkan tidak bisa melakukan pencairan anggaran. Kerana salah satu syarat pencairan anggaran proyek harus mendapatkan rekomendasi dari PPTK.

Hingga berita ini dipublish, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Dompu belum dapat dikonfirmasi oleh wartawan media ini. Menurut kabar, Ia tengah berada diluar daerah. (*)