Hasil Tender Dihujani Kritik, Kadis Perkim Tandatangani Kontrak Proyek Penimbunan Desa Soro

Foto; Ilustrasi (google)

Dompu, NTB, -- SS --, Kritik publik soal dugaan pengaturan dokumen pemilihan tender proyek Penimbunan Tanah/Leaving Pemukiman Desa Soro, Kecamatan Kempo rupanya tak membuat Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Dompu gentar.

Ditengah hujan kritik, Rahmat Hidayat, SE selaku Pengguna Anggaran (PA) justru berpendapat bahwa pelaksanaan tender tidak bermasalah dan telah dilakukan penandatanganan Kontrak dengan CV. Andika Mandiri.

"Pelaksana tender (UKPBJ,red) telah melakukan tugas mereka secara profesional dengan berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa," kata kadis saat ditemui wartawan media ini diruangan kerjanya sesaat setelah penandatanganan kontrak, Jum'at(13/06/2025).

Menurutnya, Dalam pelaksanaan tender Pokja tetap harus berpedoman pada Perpres meskipun sub bidang yang dilelang adalah spesialis. 

"Terkait kualifikasi usaha yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan, Itu sudah tepat, Pokja meminta kualifikasi kecil karena sesuai dengan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang menyebutkan bahwa Anggaran dibawah 15 Milliar hanya diperuntukan bagi perusahaan kecil," ungkapnya.

Disinggung kenapa di kabupaten lain bisa memenangkan Perusahaan Non kecil dalam tender Proyek Konstruksi bersifat spesialis dengan anggaran dibawah 15 M , sedangkan di Dompu tidak bisa.?

Menurutnya, Jika dalam tender tidak ada perusahaan kecil yang ikut serta, maka diperbolehkan untuk memenangkan perusahaan menengah atau besar.

"Namun jika ada perusahaan kecil dengan memiliki kriteria sesuai yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan, maka tetap akan diprioritaskan sesuai besaran anggaran," jelas Kadis.

Oleh karena itu, tambahnya, Ia selaku PA yang disaksikan oleh sejumlah pihak terkait seperti Kejaksaan, telah melakukan penandatanganan kontrak dengan direktur CV. Andika Mandiri.

"Sebelum menandatangani kontrak, mereka terlebih dahulu menyerahkan uang jaminan sebesar 5% dari besar anggaran, baru saja selesai sebelum pak wartawan datang," tutup Kadis.

Menanggapi itu, Lawyer muda Nanang Kurniawan, SH,.MH Berpendapat bahwa PA, KPA dan PPK Perkim terlalu menggampangkan dalam mengkaji peraturan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memang mengatur besaran anggaran bagi perusahaan kecil, menengah dan besar

"Kita sepakat soal mandat Perpres itu, namun perlu juga diketahui bahwa proyek yang mereka lelang ini adalah spesialis. Maksud dari kata spesialis itu adalah dibedakan atau berbeda dari biasanya, artinya perlakuan dalam tender proyek spesialis tentu harus berbeda dengan sub bidang umum," urainya.

Karena dalam Perpres tidak mengatur Soal Proyek spesialis, Maka Pokja tetap harus mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Karena dalam pasal 85 Ayat 3 disebutkan bahwa Penentuan Kualifikasi Usaha dikecualikan bagi pekerjaan konsultasi konstruksi bersifat spesialis dan pekerjaan konstruksi bersifat spesialis.

"Oleh karena itu, PA dan PPK sebagai pemilik proyek, juga harus teliti dalam menelaah aturan. Jangan bekerja sesuai kebiasaan," tegas Nanang.

Karena kontrak telah ditandatangani, Tambahnya, Maka pekerjaan akan segera berlangsung. Mengingat Kadis Perkim selaku Pengguna Anggaran menganggap hasil tender tidak bermasalah, ia mengaku akan menguji Kadis Perkim dan Kabag UKPBJ didepan Hukum.

"Nanti kita buktikan didepan APH, Kami akan melakukan pengaduan dalam waktu dekat," tutupnya. (*)