UKPBJ Setda Kabupaten Dompu Didemo Sejumlah Kontraktor

Dompu, NTB, — SS —, Puluhan Kontraktor yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) Kabupaten Dompu, turun ke jalan dan melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Daerah, Rabu (23/09/2026) Pagi.

Aksi tersebut nampak ditujukan kepada Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Setda Kabupaten Dompu yang dituding tidak teliti dalam pelaksanaan tender Proyek Food Court beberapa waktu yang lalu sekaligus menuntut transparansi Pokja.

Masa aksi yang dipimpin oleh Dedi Kusnadi (Direktur CV. Doro Ngguni Perkasa) itu langsung disambut oleh PLH Sekda H. Khaeril Insan, SE,.M.Si, Kepala UKPBJ Suparman, ST dan Pokja. Aksi tersebut berujung pada audensi di ruangan rapat Wakil Bupati.

Dalam penyampaiannya, Sekertaris ASKONAS Kabupaten Dompu, Muhtar Saleh mengungkapkan sejumlah data yang berkaitan dengan dugaan persekongkolan peserta tender Proyek Food Court Gajahmada. Menurutnya, Pemenang Tender harus di evaluasi kembali oleh Pokja kerena diduga kuat terlibat persekongkolan dengan perusahaan lainnya.

"Kami menduga ada tiga perusahaan dalam tender Food Court Gajahmada yang terlibat persekongkolan. Hal itu kami duga karena tiga perusahaan itu diturunkan oleh satu operator penawaran," sebutnya.

Sebagai perbandingan, Muhtar mengambil contoh seperti yang dilakukan oleh Pokja Kabupaten Bima dalam tender Rehabilitas Puskesmas Ngali. Dalam laman LPSE Bima, Pokja mengeliminasi salah satu peserta dengan alasan  

Adanya kesamaan dalam dokumen penawaran peserta dengan peserta lain sehingga bertentangan dengan dokumen pemilihan BAB III IKP 28.10 huruf h. 

"Pokja Bima menilai adanya Kesamaan dalam dokumen penawaran antara lain: analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, dan harga satuan pekerjaan. Adanya kesamaan dalam isi dokumen penawaran antara lain: kesamaan pengetikan, susunan dan format penulisan," sebut Muhtar mengutip laman LPSE Kabupaten Bima.

Oleh karena itu, Muhtar mempertanyakan proses Evaluasi yang dilakukan Pokja UKPBJ Setda Kabupaten Dompu. Jika hal itu tidak dilakukan oleh Pokja Dompu, kenapa Kabupaten lain bisa melakukannya dan mendeteksi persekongkolan hanya dengan melihat dokumen penawaran.

"Kami menilai Pokja UKPBJ Dompu tidak teliti dalam mengevaluasi Dokumen penawaran," ungkapnya.

Sementara Dedi Kusnadi  mempersoalkan Pokja meloloskan perusahaan yang sama dalam dua paket tender berbeda. Menurutnya, perusahaan tersebut diduga menggunakan tenaga dan alat yang sama dalam dua tender food court.

"Itu jelas melanggar regulasi atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pokja sendiri dalam Dokumen tender. Harusnya, Pokja mengeliminasi perusahaan itu pada salah satu paket, nyatanya malah diloloskan dari evaluasi. Hal ini mengundang kecurigaan kami sehingga menuduh adanya permainan kotor dalam proses tender kali ini," beber DK.

Ditempat yang sama, Pokja UKPBJ A. Rahim menyebutkan bahwa pihaknya tidak bisa menjustifikasi persekongkolan hanya dengan alasan satu operator penawaran.

"Yang lebih tau tentang itu adalah KKPU dan kami tidak bisa meyebut itu adalah persekongkolan," terangnya.

Pada sesi akhir dialog, Seluruh pengurus ASKONAS memberikan tenggang waktu selama 4 hari pada PLH Sekda untuk mengevaluasi kinerja Pokja dan hasil tender food court. (Deden)