Buntut Tahanan Hamil, Dua Anggota Polsek Ikut di PTDH

Foto: Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid yang digabungkan dengan gambar ilustrasi google 

Dompu, NTB, — SS —, Masih sangat basah dalam ingatan masyarakat peristiwa hamilnya seorang tahanan perempuan di salah satu Polsek jajaran Polres Dompu beberapa waktu lalu.

Kejadian tersebut menyita perhatian publik. Pasalnya, sosok yang diduga menyetubuhi tahanan itu justru berasal dari dalam tubuh institusi Kepolisian Resor Dompu.

Dampaknya pun tidak main-main. Mantan Kapolsek berinisial IPDA S lebih dahulu dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Propam Polda NTB setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP).

Dalam persidangan, terungkap sejumlah fakta mengejutkan. Mantan Kapolsek tersebut terbukti menyetubuhi tahanan perempuan itu, bahkan disebut pernah berupaya menggugurkan kandungannya.

Namun, buntut skandal yang mencoreng institusi kepolisian tersebut ternyata tidak berhenti pada mantan Kapolsek. Dua anggota Polsek lainnya, masing-masing berinisial INAW dan T, juga harus kehilangan kariernya setelah dijatuhi sanksi serupa.

"Iya, betul. Saudara INAW dan T juga divonis PTDH dalam sidang yang dilakukan oleh Propam," ungkap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., saat dikonfirmasi media ini, Rabu (11/11/2026) sore melalui pesan WhatsApp.

Ia menjelaskan, INAW dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c serta Pasal 8 huruf c angka 1, 2, dan 3 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Sementara saudara T melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 huruf b dan/atau Pasal 8 huruf c angka 1 serta Pasal 10 ayat (1) huruf f dan Pasal 10 ayat (2) huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia," beber Kabid Humas.

Kendati demikian, Kabid Humas belum menguraikan secara terperinci mengenai peran masing-masing anggota tersebut dalam skandal tahanan hamil yang sempat menghebohkan publik.

Hingga berita ini diterbitkan, pertanyaan lanjutan yang dikirimkan media ini melalui pesan WhatsApp terkait keterlibatan kedua anggota tersebut belum mendapat jawaban dari Kabid Humas Polda NTB. (Deden)